In early 2002, BIN was derided by ministers and senior politicians when it emerged that it had written different, and contradictory, reports about the overall economy for cabinet ministers and for the parliamentary committee. BIN also geared up an error-stuffed briefing for parliament's Overseas Affairs and Protection Fee just before John Howard's

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasu

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.  Lolosnya Tanak mendapatkan sorotan karena memiliki pandangan yang kontroversial terkait tindak pidana korupsi. Ia mendukung keadilan restoratif tidak hanya diterapkan untuk kasu

**Agus Joko Pramono** adalah salah satu nama besar dalam dunia pengawasan keuangan negara di Indonesia. Selama berkarier sebagai **Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, ia memainkan peran penting dalam memastikan keuangan negara dikelola dengan baik dan transparan. Dengan kepemimpinannya, BPK mampu mengungkap berbagai ketidakberesan keuanga